Pengkajian Permasalahan Kasus Irman Gusman

Langkah Dewan Perwakilan Daerah membentuk tim pengkajian permasalahan kasus Irman Gusman menimbulkan pertanyaan terkait komitmen lembaga itu dalam pemberantasan korupsi. Pasalnya, kerja tim itu seperti berusaha mencari bukti bahwa Irman tak bersalah.

Kesan itu setidaknya muncul seusai rapat dengar pendapat antara tim itu dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Selasa (27/9/2016), di Jakarta.

Seusai rapat, juru bicara tim yang juga anggota DPD dari Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Iqbal Parewangi, menyimpulkan, pernyataan KPPU dan AGI menunjukkan tidak jelasnya dagang pengaruh oleh Irman seperti yang disangkakan KPK.

KPK menangkap dan menetapkan Irman sebagai tersangka pada 17 September lalu. Pasalnya, Irman diduga "menjual" pengaruh dalam mengatur tambahan kuota distribusi gula impor untuk perusahaan bermasalah. Dalam kasus ini, Irman diduga menerima suap Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto.

Sebelum dengan KPPU dan AGI, tim telah menggelar rapat dengar pendapat dengan ketua RT dan Ketua RW tempat Irman tinggal, serta dengan ajudan, pengawal pribadi, penjaga pos, dan sopir Irman pada Senin (26/9). Hari itu, tim juga melakukan rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal DPD, Kepala Biro Pimpinan DPD, dan Kepala Bagian Sekretariat Ketua DPD.

Loyalis

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengingatkan, tim yang dibentuk DPD itu bisa jadi bagian dari kelompok loyalis Irman di lembaga itu yang masih berusaha memperlihatkan Irman tidak bersalah.

Menurut Sebastian, kondisi ini dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap DPD. Terlebih, 45 anggota DPD telah mengajukan penangguhan penahanan untuk Irman.

"Seharusnya untuk meyakinkan publik bahwa DPD masih bisa diharapkan, DPD bersikap tegas terhadap anggotanya yang korupsi dan bukan justru membelanya," ujarnya.

Kepercayaan publik terhadap DPD dapat makin buruk karena lembaga itu juga belum mencari pimpinan DPD pengganti Irman. Hal itu dibutuhkan karena dalam Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib disebutkan, pimpinan DPD yang jadi tersangka akan diberhentikan.

Dalam aturan itu juga disebutkan, pengisian kekosongan kursi pimpinan DPD dilakukan tiga hari setelah pimpinan yang bersangkutan diberhentikan. Hal ini berarti, penggantian Irman seharusnya sudah dilakukan 23 September lalu.

Pasalnya, Badan Kehormatan DPD telah merekomendasikan pemberhentian Irman dan melaporkan rekomendasi itu dalam rapat paripurna DPD pada 20 September.

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan, DPD masih menunggu rencana Irman mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka. DPD menunggu realisasi rencana itu hingga akhir pekan ini.

Sementara itu, Andi membantah tim yang dibentuk DPD sedang mencari bukti untuk menunjukkan kepada publik bahwa langkah KPK menangkap Irman adalah salah.

Menurut dia, tim itu untuk memberi masukan dalam rangka perbaikan kinerja DPD, sekaligus mengevaluasi kejadian kasus Irman supaya kasus serupa tidak terulang. Tim itu juga untuk mengawasi pemerintah terkait tata niaga gula.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel