Pengiriman kerikil atau Batu cipping

Pengiriman kerikil atau batu cipping keluar Sulsel dinialai ilegal karena tidak mengantongi izin resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Anggota Komisi C DPRD Bulukumba Andi Baso Mauragawali mengatakan, pengiriman kerikil melalui Pelabuhan Leppe’e, Bulukumba ke Sulawesi Tenggara (Sultra) itu melanggar Undang-Undang (UU) No0 mor 4 Tahun 2009 soal Mineral dan Batu Bara. Dalam UU ini disebutkan, hasil tambang keluar provinsi harus ada izin dari menteri. “Kami menerima informasi bahwa pengiriman kerikil yang dikelola PT Prima Logan itu belum mengantongi izin resmi dari Kementerian ESDM,”kata Baso kepada media massa kemarin.

Karena itu, ujar dia, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi (Diskopindagtamben) segera menghentikan pengiriman batu cippingatau kerikil keluar Sulsel. Jika dibiarkan terus berlangsung akan melanggar pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. “Kerikil yang akan dikirim ke Sultra ditampung di area pelabuhan. Ini menganggu ka-rena mengambil lahan cukup luas sehingga menganggu aktivitas pelabuhan,” ujar mantan penyidik Polres Bulukumba ini. Baso mendesak Polres Bulukumba segera menyelediki perusahaan PT Prima Logan.

“Kalau memang Kapolres Bulukumba tak siap melakukan penyelidikan, Polda Sulsel harus turun tangan. Sebab ini pelanggaran besar,”kata legislator asal Dapil Kecamatan Ujung Bulu-Ujung Loe itu. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan,Pertambangan dan Energi Bulukumba Andi Mahyuddin mengatakan, izin pengiriman kerikil keluar Sulsel ini bukan wilayah kerja Diskoperindagtamben Bulukumba, melainkan tanggung jawab Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditamben SDM) Sulsel. Izin dari kementerian belum ada saya lihat. Hanya, pemberitahuan saja bahwa ada pengiriman kerikil keluar daerah melalui Dinas Perda-gangan,” ungkap Andi Mahyuddin.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel