Alokasi anggaran penanganan gizi buruk masih minim

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menilai alokasi anggaran penanganan gizi buruk masih minim. Apalagi, kasus gizi buruk di Kota Makassar bukan lagi kejadian yang dikategorikan biasa. Untuk 2012, Pemerintah Kota (Pemkot) hanya mengucurkan anggaran Rp1,6 miliar. Juru bicara Fraksi PKS Asriady Samad menyebutkan, penanganan gizi masyarakat di Kota Makassar harus mendapat perhatian yang serius, apalagi dalam kasus gizi buruk sudah ada yang meninggal.

Menurutnya, diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar di Dinas Kesehatan. “Dalam penanganan dan perbaikan gizi masyarakat diperlukan alokasi anggaran yang lebih daripada yang direncanakan Rp1,6 miliar. Gizi buruk di Makassar ini sudah luar biasa, sebab sudah ada yang meninggal,” ujarnya di rapat paripurna,kemarin.

Menurut anggota Komisi A itu, dana untuk penanganan gizi masyarakat, baik yang kurang gizi atau gizi buruk, diorientasikan pada tindakantindakan yang sifatnya pencegahan dan bukan melakukan tindakan saat menemukan ada anak terkena gizi buruk atau kurang gizi. “Pemkot harus mengoptimalkan dana yang ada untuk kegiatan bersifat pencegahan. Dalam arti, pemahaman masyarakat tentang gizi dan kualitas kesehatan perlu ditingkatkan, baik melalui sosialisasi atau lainnya,”tandasnya.

Sementara itu,Wakil Wali Kota Makassar Supomo Guntur menyebutkan, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan gizi masyarakat pada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012 itu sudah cukup, apalagi alokasi untuk program pelayanan kesehatan cukup besar.

Disinggung tentang adanya usulan DPRD agar anggaran penanganan gizi masyarakat langsung disalurkan ke puskesmas dan posyandu, dia menyebutkan, hal itu tidak bisa sertamerta dilakukan. “Untuk pengelolaan anggaran itu semua ada aturannya. Tidak bisa sertamerta,” pungkasnya.

Diketahui, tahun depan Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran Rp1,6 miliar untuk program penanganan dan perbaikan gizi masyarakat.Untuk 2012, Dinas Kesehatan secara total mengelola dana sekitar Rp66,39 miliar, di mana sekitar Rp35,63 miliar dialokasikan untuk program kesehatan gratis.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel