pasal pencucian uang atau money loundring

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamuju La Kamis bersikukuh atau tetap ngotot menjerat Mappinawang dengan pasal pencucian uang atau money loundring. La Kamis mengatakan, pihaknya berwenang mengusut kasus pencucian uang dengan berdasar pada Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Kita punya kewenangan, silakan baca ulang UU pencucian uang yang terbaru,” tegas La Kamis kepada media, tadi malam. Dia pun menyilakan kepada aktivis anti-korupsi untuk membaca ulang aturan tindak pidana pencucian uang yang terbaru. Diberitakan sebelumnya, beberapa pengamat hukum menilai bahwa kejari tidak berwenang mengusut kasus pencucian uang. Mereka menilai, kasus pencucian uang menjadi kewenangan pihak kepolisian dan kejaksaan hanya sebagai penuntut.

La Kamis mengaku menjerat mantan Ketua KPU Sulsel itu dengan pasal berlapis, yakni dugaan gratifikasi dan pencucian uang.Dia menyebutkan gratifikasi terjadi saat Mappinawang menerima Rp250 juta sebagai imbalan dan menyerahkan kembali Rp50 juta kepada KPU Mamuju. “Jadi kita jerat pasal gratifikasi dan pencucian uang,”terangnya.

Sekadar diketahui, KPU Mamuju menggunakan jasa Mappinawang sebagai pengacara saat terjadi sengketa Pilkada Mamuju yang harus diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi di Jakarta. KPU berhasil memenangkan gugatan. Hanya saja, menurut kriminolog dari Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin (Unhas) Prof Muhadar,melihat dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh Mappinawang dengan anggota KPU Mamuju, dapat dipastikan tindak pidana yang sebetulnya terjadi adalah gratifikasi.

Sehingga menjerat Mappinawang dengan pasal pencucian uang,sangat tidak tepat. Melalui penyelidikan kasus gratifikasi itu, lanjut Ketua Bagian Hukum Pidana tersebut, sebetulnya penyidik dapat mengetahui dan menentukan ada atau tidaknya tindak pidana pencucian uang dalam kasus itu. “Itu sesuai dengan undangundang pencucian uang (UU No 8 Tahun 2010).

Jadi seharusnya yang disidik terlebih dahulu adalah kasus gratifikasinya,baru kemudian dugaan pencucian uang jika memang terlihat ada indikasinya. Kalau pencucian uangnya didahulukan,kemungkinan agak sulit,”kata dia. Terkait kewenangan kejaksaan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang, Muhadar mengatakan jaksa juga bisa melakukannya.

Disebutkan, dalam Pasal 6 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan, Penyidik adalah: a.pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pejabat pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah jaksa. Sementara pada Pasal 30 Ayat 1 huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan,Dibidang pidana,kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

“Tindak pidana pencucian uang termasuk pidana khusus. Kalau misalnya penyidik dapat membuktikannya melalui data yang akurat mengenai terjadinya tindakan tersebut, bisa diajukan dalam persidangan,” tegas Muhadar. Pendapat senada juga disampaikan oleh Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Unhas Dr Muh Imran Arief.Dikatakan dilihat dari kesepakatan antara keduanya, kemungkinan besar tindakan mereka adalah gratifikasi.

Tindakan itu, lanjut Imran,lebih mudah dibuktikan dibanding dugaan terjadinya pencucian uang. Selain itu,dia juga memperkirakan jaksa akan menuntut Mappinawang dengan pasal berlapis, yaitu tindak pidana pencucian uang seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang,serta gratifikasi yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembe-rantasan Tindak Pidana Korupsi. “Sehingga jika tindak pencucian uangnya tidak terbukti,kemungkinan besar yang berhasil dibuktikan adalah gratifikasinya,” jelas Imran.

Penangguhan Penahanan

Sementara itu, keinginan Mappinawang untuk mendapatkan penangguhan penahanan tampaknya masih butuh waktu. Hingga kemarin, Kajari Mamuju La Kamis mengaku belum menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari pihak keluarga maupun pengacara tersangka. “Saya belum menerima surat penangguhan, belum ada suratnya masuk,” kata La Kamis, saat dihubungi via telepon selulernya tadi malam.

Sekadar diketahui, Mappinawang mulai ditahan penyidik Kejari Mamuju yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Mamuju sejak Kamis (28/4) pekan lalu. Kajari pun mengaku belum pernah bertemu dengan ratusan advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Mappinawang (Tempa).Alasan La Kamis berbeda dengan yang diutarakan pengacara Mappinawang yang oleh mereka dinilai bahwa surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan istri tersangka, Lena justru tidak direspon oleh Kejari Mamuju.

Ketua Tempa, Hasbi Abdullah mengungkapkan, masih terus mengupayakan penangguhan penahanan.“Penangguhan penahanan ini adalah kewenangan kejaksaan. Ini yang kami terus usahakan,”katanya. Sementara itu, sejumlah organisasi non pemerintah mendirikan posko solidaritas Mappinawang di Jalan Melati 6 Nomor 6 Kompleks Mayzonet, Kecamatan Panakkukang.Posko ini sebagai media komunikasi dan memantau perkembangan kasus Mappinawang. Demikian catatan online Asurano tentang pasal pencucian uang atau money loundring.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel