Masih banyaknya permasalahan sosial

Masih banyaknya permasalahan sosial yang menyangkut kehidupan anak di Kota Palembang membuat kota ini belum layak untuk mendapatkan gelar kota layak anak. Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Kota Palemabang Kurniasih mengatakan, agar Palembang bisa menyandang predikat kota layak anak,di Palembang harus dibentuk sebuah forum yang benar-benar merangkul anak-anak. Pembentukan forum ini merupakan hasil kerja sama KPAID dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sriwijaya.

“Catatan kita, hingga saat ini setidaknya baru ada tiga kota di Indonesia yang telah menyandang kota layak anak yakni Kalimantan Barat (Kalbar), Jawa Barat,dan DI Yogyakarta. Kota Palembang belum. Makanya, dalam waktu dekat kita segera mengusulkan ke pusat agar Palembang bisa termasuk dalam kategori itu,”kata Kurniasih kemarin. Dia mengungkapkan, saat ini pemerintah pusat di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah menganggarkan dana pembentukan forum tersebut,dan rencananya anggarannya dimasukkan dalam program Nasional Anak. Khusus di Sumsel dan Palembang, rencananya juga dimasukkan dalam anggaran Pemberdayaan Anak dan Perempuan di Pemprov Sumsel.

“Jadi, langkah awalnya harus dibentuk sebuah forum. Kita harap, forum anak memang diperuntukkan bagi anak-anak, dan bukan titipan (tempat penitipan anak),” katanya. Dia menyebutkan, standar kategori sebuah kota berhak mendapat predikat kota layak anak meliputi agama, pendidikan, kesehatan,perlindungan, dan perlindungan khusus bagi anak. “Harapan saya, kalau forum anak terbentuk di Kota Palembang, berarti isinya itu dari anak jalanan, anak yang dibina yayasan, LSM, hingga anak sekolah. Ini akan menjadi sangat penting,sebab anakanak nanti akan menjadi pemimpin,” ungkapnya.

Selain itu,yang dinamakan kota layak anak dan ramah anak merupakan ajang tempat pembentukan karakter yang didesain sedemikian rupa agar anak mampu merancang kegiatan atau program yang diinginkannya. “Orang-orang di forum inilah yang nantinya ikut menjadi pendamping, inisiator terbentuknya program konvensi hak anak. Nanti, di forum itu juga mereka yang akan memilih siapa yang menjadi ketua,” pungkasnya. Forum ini juga akan memberikan pendampingan kepada anak-anak,terutama anakanak korban pornografi di internet. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menstigmastisasi anak-anak korban pornografi di internet.

“Kami ingin,agar kejadian perilaku seksual yang dilakukan sesama anak-anak di Kelurahan 28 Ilir,Kecamatan IB II, tidak terulang lagi. Sebenarnya, posisi anak-anak itu sebagai korban dari situasi yang tidak sehat saat ini. Mereka (anak-anak korban pornografi) merupakan warga Palembang yang juga berhak mendapatkan perhatian dan pembinaan,”ujarnya. Selain itu,di forum ini akan dibentuk komunitas belajar yang tergabung dari jaringan kerja antarsektor terkait,yakni Dinas Sosial Kota Palembang; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Kominfo; Polresta; Kejaksaan Negeri Palembang; PN Palembang; MUI Kota Palembang; media massa; pengelola warnet; hingga masyarakat luas lainnya.

“Kegiatan yang dilakukan meliputi konseling psikis, memberikan pemahaman atas hak anak kepada masyarakat, termasuk penggunaan internet yang sehat serta memberikan pemahaman tentang agama dan adat istiadat,” tuturnya. Dia mengaku, tujuan wadah pendampingan ini adalah semata-mata memulihkan kejiwaan anak agar kembali berpikir secara baik sebagaimana layaknya anak-anak, serta memberikan informasi kepada masyarakat atas penggunaan internet secara sehat dan baik. Sementara itu,Kepala Diskominfo Palembang Syaidina Ali menyatakan, pihaknya, dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Diskominfo, tidak memiliki kewenangan untuk memblokir berbagai macam situs pornografi yang ditonton anak-anak.

“Kewenangan memblokir situs porno adalah tanggung jawab Kominfo Pusat. Keterbatasan kewenangan inilah yang menjadi dasar alasan tidak diblokirnya beragam situs porno itu,”terangnya. Namun, lanjut dia, untuk meminimalisasi dampak penggunaan situs porno itu, pihaknya bersama lembaga koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam waktu dekat akan melakukan berbagai upaya dengan melakukan razia secara intensif pada sejumlah warung internet (warnet). “Untuk masalah razia dan pembinaan terhadap warnet, kami akan koordinasikan dengan pihak kelurahan dan kecamatan.

Dengan upaya seperti ini,dimungkinkan dapat mengantisipasi terjadinya perilaku menyimpang yang terjadi terhadap anak-anak,”ujarnya. Demikian catatan online Asurano tentang Masih banyaknya permasalahan sosial.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel