Pengusaha perfilman nasional

Pengusaha perfilman nasional mengancam akan menghentikan distribusi film ke seluruh bioskop di Makassar jika pemerintah kota (pemkot) menaikkan pajak hiburan hingga 35% tahun ini. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin mengatakan, kenaikanpajakhiburandari 10% menjadi 35% sangat memberatkan. “Kalau pemkot tetap memaksakan menaikkan pajak hingga 35%, kami akan menghentikan distribusi film atau menutup akses di Makassar, karena sekali lagi ini sangat merugikan,”tandas Djonny saat melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Makassar, kemarin. Djonny didampingi produser perfilman, Firman Bintang, serta sejumlah pengusaha dari Jakarta.

Dia mengatakan, di daerah lain,seperti di Jakarta,nilai pajak hiburan tetap 10%,meski BPHTB dan PBB sudah diserahkan penanganannya ke pemerintah setempat. Untuk itu,asosiasi pengusaha perfilman meminta kepada Pemkot Makassar agar rencana kenaikan pajak tersebut ditinjau ulang. Selain, bisa merugikan pengusaha, juga berdampak ke masyarakat yang selalu menginginkan hiburan yang tidak mahal. Mengenai penghentian film Hollywod di Indonesia, Djonny juga menyesalkan. Pasalnya, film impor banyak diminati masyarakat.

Sementara film nasional, terkadang kurang mendapat respons dari warga di berbagai daerah. “Saat ini bioskop di Manado dan Palu sudah tutup karena lesunya film nasional,”katanya. Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Sri Rahmi akan menindaklanjuti usulan keberatan tersebut. Apalagi peraturan daerah (perda) yang mengatur soal pajak hiburan, masih bisa diubah melalui peraturan wali kota (perwali).

“Kalau tidak boleh 10%, kita harapkan dibawah 35%. Nanti kita akan kembalikan juga ke pengusaha nasional sebelum dikeluarkan Perwali,”kata Sri. Selain menemui anggota DPRD, para pengusaha yang difasilitasi Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame Sulsel, Iwan Asis, juga mendatangi kantor balai kota. Hanya saja, mereka tidak sempat berdialog dengan Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin karena masih berada di Jakarta. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Makassar Sabir L Londoh mejelaskan, 90% perda yang sudah ditetapkan, tetap merujuk pada aturan yang ada.

Khusus pajak hiburan 30%, hal itu baru sebatas wacana. “Peraturan tersebut belum ditetapkan, namun tanggapan dari pengusaha film sudah gempar,” katanya. Manager Cinema Panakukang 21 Makassar Agus Triadi menguraikan, tingkat isian empat studio yang ada di Mal Panakukkang Makassar, saat ini mencapai 30.000 orang dalam satu bulan. “Itu jumlah rata-rata, karena bisa turun bisa juga lebih tergantung filmnya,”paparnya.

Menurut dia, jika importir film tidak bisa lagi memasukkan film-film asing ke Indonesia, diperkirakan jumlah penonton bakal turun drastis.Karena,dari empat studio yang ada di Mal Panakukang, dua di antaranya khusus memutar film-film nasional.“ Artinya,dua studio film yang memutar film luar negeri akan nganggur,”jelasnya.

Agus juga menambahkan,film yang diputar di Studio 21 bukanlah milik mereka. Sebab komposisinya adalah 45% penghasilan untuk produser/importir film, 45% untuk Studio 21, dan 10% untuk pajak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Demikian catatan online Asurano tentang Pengusaha perfilman nasional.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel